Akhirnya Jokowi memilih Jusuf Kalla sebagai pasangannya untuk menjadi cawapres. Dukungan terhadap capres Jokowi terlebih dahulu dideklarasikan pada hari rabu minggu yang lalu oleh beberapa partai yakni Nasdem menjadi partai pengusung bersama PDIP, sedangkan PKB dan Hanura sebagai partai pendukung.
Euforia para pendukung Jokowi di gedung juang sangat kontras sekali dengan tempat deklarasi Tim Prabowo - Hatta di Rumah ex Bung Karno. Walau bukan parameter untuk menjelaskan menang atau kalah, tetapi secara kuantitas pendukung Jokowi - JK paling siap. Secara elektabilitas juga begitu, capres Jokowi selalu lebih unggul dari Prabowo.
Bukan kemudian menafikkan arti sebuah proses Demokrasi yang bernama pemilu presiden. Tetapi andaikan semua perangkat undang undang diubah dan pasangan Jokowi - JK langsung dikukuhkan saja sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden, maka kita bisa menghemat dan efisiensi anggaran negara. Mungkin terkesan kolot dan menciderai demokrasi.
Saya lebih menekankan agar publik mengkritisi jejak rekam kedua pasangan capres dalam menuntaskan masalah masalah yang ada di negara ini. Jokowi belum teruji secara nasional, jika patokannya adalah Solo dan Jakarta itu tak bisa diukur parameternya tak jelas. Di dua kota tersebut, Jokowi tak rampung 100 persen dalam menjalankan amanah. Apakah akan mandat 100 hari kerja ?
JK bukan orang baru dalam pemerintahan, ketika menjabat menjadi wakil presiden di era SBY, jejak rekamnya bagus. Karakter yang bagus dan paham ekonomi pasar bisa menjadi penyeimbang Jokowi. Dua karakter yang kurang lebih sama yakni sama sama terbuka, apakah ini termasuk kelebihan atau kekurangan? Dari sisi responsif, keduanya berada dilevel 60 persen.
Banyak yang berharap duet ini mampu membawa Indonesia dalam lima tahun ke depan, dan berharap Jokowi tak terlalu banyak di dikte oleh Megawati selaku ketua umum PDIP. Tentu jika ini terjadi respon cepat akan berdampak di masyarakat kita. Tak boleh ada kebijakan ragu ragu, Jokowi - JK harus melepaskan baju partai masing masing dan berbaur menjadi masyarakat.
Bagaimana dengan Partai Demokrat dan Golkar?
Demokrat dan Golkar sebenarnya punya problem yang sama dalam menentukan koalisi. Namun saya lebih dominan mengatakan kalau Realistis Golkar akan cenderung ke Gerindra berdasarkan melemahnya dukungan dan sinyal PDIP ke ARB. Begitu juga dengan Demokrat, netralitas yang disuarakan pasca rapimnas tentu harga mati buat Demokrat sebagai implikasi dari menurunnya persentase suara Demokrat di pileg yang lalu.
Namun perlu dicatat, dukungan partai tidak kongruen dengan suara pemilih di lapangan, karena bisa saja pemilih Golkar memilih Jokowi atau Prabowo. Begitupun sebaliknya, pendukung Jokowi akan memilih Prabowo dan sebaliknya. Karena saat ini yang menjadi patokan adalah figur, bukan lagi partai. Kekuatan media yang membackup Jokowi - JK akan sangat luar biasa. Jaringan media Surya Paloh dan Hary tanoe dari Hanura bisa menjadi senjata pamungkas mendekatkan pemilih di daerah daerah kepada Jokowi - JK.
Saat ini tak lazim membicarakan tentanng siapa yang koalisi dan siapa yang oposisi, karena pemilihan presiden belum dilaksanakan dan belum ada yang keluar sebagai pemenang. Koalisi dan oposisi hanya akan terjadi jika slaah satu capres sudah diputuskan menang dalam pilpres dan pihak lainnya siap untuk menjadi oposisi.
Euforia para pendukung Jokowi di gedung juang sangat kontras sekali dengan tempat deklarasi Tim Prabowo - Hatta di Rumah ex Bung Karno. Walau bukan parameter untuk menjelaskan menang atau kalah, tetapi secara kuantitas pendukung Jokowi - JK paling siap. Secara elektabilitas juga begitu, capres Jokowi selalu lebih unggul dari Prabowo.
Bukan kemudian menafikkan arti sebuah proses Demokrasi yang bernama pemilu presiden. Tetapi andaikan semua perangkat undang undang diubah dan pasangan Jokowi - JK langsung dikukuhkan saja sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden, maka kita bisa menghemat dan efisiensi anggaran negara. Mungkin terkesan kolot dan menciderai demokrasi.
Saya lebih menekankan agar publik mengkritisi jejak rekam kedua pasangan capres dalam menuntaskan masalah masalah yang ada di negara ini. Jokowi belum teruji secara nasional, jika patokannya adalah Solo dan Jakarta itu tak bisa diukur parameternya tak jelas. Di dua kota tersebut, Jokowi tak rampung 100 persen dalam menjalankan amanah. Apakah akan mandat 100 hari kerja ?
JK bukan orang baru dalam pemerintahan, ketika menjabat menjadi wakil presiden di era SBY, jejak rekamnya bagus. Karakter yang bagus dan paham ekonomi pasar bisa menjadi penyeimbang Jokowi. Dua karakter yang kurang lebih sama yakni sama sama terbuka, apakah ini termasuk kelebihan atau kekurangan? Dari sisi responsif, keduanya berada dilevel 60 persen.
Banyak yang berharap duet ini mampu membawa Indonesia dalam lima tahun ke depan, dan berharap Jokowi tak terlalu banyak di dikte oleh Megawati selaku ketua umum PDIP. Tentu jika ini terjadi respon cepat akan berdampak di masyarakat kita. Tak boleh ada kebijakan ragu ragu, Jokowi - JK harus melepaskan baju partai masing masing dan berbaur menjadi masyarakat.
Bagaimana dengan Partai Demokrat dan Golkar?
Demokrat dan Golkar sebenarnya punya problem yang sama dalam menentukan koalisi. Namun saya lebih dominan mengatakan kalau Realistis Golkar akan cenderung ke Gerindra berdasarkan melemahnya dukungan dan sinyal PDIP ke ARB. Begitu juga dengan Demokrat, netralitas yang disuarakan pasca rapimnas tentu harga mati buat Demokrat sebagai implikasi dari menurunnya persentase suara Demokrat di pileg yang lalu.
Namun perlu dicatat, dukungan partai tidak kongruen dengan suara pemilih di lapangan, karena bisa saja pemilih Golkar memilih Jokowi atau Prabowo. Begitupun sebaliknya, pendukung Jokowi akan memilih Prabowo dan sebaliknya. Karena saat ini yang menjadi patokan adalah figur, bukan lagi partai. Kekuatan media yang membackup Jokowi - JK akan sangat luar biasa. Jaringan media Surya Paloh dan Hary tanoe dari Hanura bisa menjadi senjata pamungkas mendekatkan pemilih di daerah daerah kepada Jokowi - JK.
Saat ini tak lazim membicarakan tentanng siapa yang koalisi dan siapa yang oposisi, karena pemilihan presiden belum dilaksanakan dan belum ada yang keluar sebagai pemenang. Koalisi dan oposisi hanya akan terjadi jika slaah satu capres sudah diputuskan menang dalam pilpres dan pihak lainnya siap untuk menjadi oposisi.
Sumber
http://politik.kompasiana.com/2014/05/19/buat-apa-pilpres-kalau-pemenangnya-jokowi-jk--656379.html
@
Tagged @ Calon Presiden
Tagged @ Joko Widodo
Tagged @ Jusuf Kalla
Tagged @ PDIP
0 komentar:
Posting Komentar - Kembali ke Konten